Gerakan #2019GantiPresiden Resmi Dilarang di NTT
4 Sep 2018
"Jika ada organisasi massa yang hendak melakukan gerakan #2019gantipresiden maka akan berhadapan dengan aparat keamanan," katanya kepada Antara di Kupang, Selasa (4/9).
Ia pun mengutip pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang disebutnya sudah melarang gerakan tersebut. Keputusan Pemda NTT ini keluar menyusul rencana presidium Gerakan #2019gantipresiden Hajenang yang akan menggelar gerakan tersebut di Manggarai Barat, Pulau Flores pada 10 November 2018.
Hajenang sebelumnya sempat mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kupang. Namun, saat ini dilaporkan sudah tidak mengajar lagi di universitas swasta tersebut.
"Kami juga akan segera berkoordinasi dengan pihak Universitas Muhammadiyah Kupang untuk menggali informasi lebih dalam mengenai rencana kegiatan tersebut," kata Sisilia.
Ketua Presidium Gerakan #2019GantiPresiden Wilayah Nusa Tenggara Timur, Hajenang mengatakan, gerakan yang dilakukan tersebut lebih kepada pendidikan politik. "Gerakan yang saya bangun adalah lebih ke pendidikan politik. Supaya masyarakat jangan salah tafsir tentang gerakan #2019ganti presiden," kata Hajenang dalam wawancara dengan Antara, Senin (3/9).
Dia mengatakan, kegiatan ini bukanlah makar, dan tidak anti terhadap UUD 1945 dan Pancasila tetapi lebih pada pendidikan politik. Ketita ditanya soal motivasinya, Hajenang mengatakan gerakannya juga hanya bersifat dialogis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang demokrasi, hukum, dan politik terkait tagar #2019gantipresiden.
"Tidak ada kampanye di jalanan lalu teriak-teriak dan mencelah atau memfitnah tokoh-tokoh penting di republik ini tanpa dasar argumen yang jelas," katanya.
Menurut Hajenang gerakan yang akan dilakukan ini tidak berada di bawah underbow siapa-siapa tetapi lebih kepada keinginan demokrasi. (ROL)
