Dinilai Biarkan #2019GantiPresiden, 2 Anggota Bawaslu Diadukan ke DKPP

Dua anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar dan Rahmat Bagja, dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Keduanya dituduh melanggar kode etik karena dianggap membiarkan hashtag 2019GantiPresiden.

Fritz Edward dan Rahmat Bagja dilaporkan oleh tim advokasi LBH Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat), M Ridwan dan Adhel Setiawan. Mereka keberatan kedua komisioner Bawaslu itu menyatakan tagar 2019GantiPresiden bukan kampanye hitam.

"Hari ini kita laporkan komisioner Bawaslu terkait pernyataan dia bahwa #2019GantiPresiden bukanlah kampanye hitam. Kita melaporkan tentang hukum kode etik. Yang dilaporkan itu Fritz Edward Siregar dan Rahmat Bagja," kata M Ridwan di kantor DKPP, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (7/9/2018).

Keduanya melampirkan bukti berita yang memuat pernyataan dua komisioner Bawaslu soal aksi 2019GantiPresiden bukanlah kampanye hitam.

"Kita juga printout berita-beritanya yang memuat pernyataan Fritz dan Bagja. Menyatakan bahwa kampanye, aksi #2019gantipresiden itu bukan pelanggaran, sah-sah saja sebagai bentuk demokrasi," ujarnya.

Adhel meminta DKPP memecat Fritz dan Bagja karena diduga melakukan pelanggaran. "Harapan saya, mereka bisa dipecat dan DKPP menyatakan DKPP bahwa Fritz dan Rahmat Bagja ini melanggar hukum kode etik sebagai penyelenggara pemilu dan dihentikan dari Bawaslu," ujar Adhel. (dtk)

Silahkan Bagikan

Komentar