Belasan Orang Ancam Bubarkan Deklarasi #2019GantiPresiden di Banyuwangi
31 Agu 2018
Tak hanya itu, massa juga menyampaikan surat keberatan kepada Polres Banyuwangi, terkait digelarnya kegiatan yang dinilai penuh ujaran kebencian terhadap Presiden ini. Perwakilan massa menyerahkan surat tersebut, sebagian lainnya menunggu di depan Mapolres Banyuwangi.
"Jika tetap digelar, kami akan bubarkan dan hadang mereka. Kami sudah siap massa yang akan membubarkan acara deklarasi itu," ujar Eko Sukartono, salah satu orator, saat demo di depan Mapolres Banyuwangi, Jumat (31/8/2018).
Sementara itu, koordinator aksi Masyarakat Banyuwangi Cinta Damai, Hermanto mengaku aksi ini bukanlah aksi demo, melainkan aksi damai menolak digelarnya deklarasi #2019GantiPresiden yang rencananya digelar di Banyuwangi. Penolakan itu didasari dengan kekhawatiran adanya gesekan antar massa di Banyuwangi.
"Kami tidak unjuk rasa. Teman-teman hanya mendampingi pengiriman surat penolakan kami dalam aksi deklarasi #2019GantiPresiden," ujarnya kepada detikcom.
Tak Ingin Ada Gesekan, Banyuwangi Tolak Deklarasi #2019GantiPresidenFoto: Ardian Fanani
Menurut Hermanto, dalam gerakan #2019GantiPresiden ini sudah dipastikan akan terjadi penghasutan dan ujaran kebencian. Karena dasar gerakan tersebut merupakan sifat kedengkian.
Hermanto meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan mediasi antara panitia pelaksana deklarasi #2019GantiPresiden dan massa penolakan aksi deklarasi itu. Ini dilakukan agar Banyuwangi tetap aman dan kondusif dari penghasutan yang dilakukan dalam ajang deklarasi itu.
"Kalau tetap memaksakan, kami minta ke Polres agar dibuatkan satu panggung untuk diskusi atau debat, ini lebih mengedukasi masyarakat., Kita undang seluruh elemen masyarakat hingga kalangan akademisi," tambahnya.
Menurut Hermanto, penyampaian pendapat tidak bisa sebebas-bebasnya. Ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Apalagi, kata Hermanto, ada informasi kegiatan tersebut akan digelar dengan long march dari Perliman menuju salah satu tempat ibadah di Banyuwangi.
"Memang sekarang bukan tahapan pemilu. Sehingga wajar jika Bawaslu menyampaikan ini bukan kampanye. Tetapi kegiatan itu sudah mengandung unsur kampanye. Buktinya ganti presiden, mekanisme untuk ganti presiden itu kan ditempuh lewat Pemilu," pungkasnya. (detik)
