PKS Batal Usung Demiz karena Ada Syarat Harus Dukung Capres Demokrat
29 Des 2017
Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, mengakui telah terjadi dinamika politik yang luar biasa sehingga partainya mengubah arah dukungan. "Secara prinsip memang terjadi dinamika yang luar biasa," ujar Hidayat di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/12).
Hidayat mengatakan PKS berubah pikiran karena Demokrat menyodorkan kontrak politik yang tak mungkin diikuti PKS. Kontrak politik yang dimaksud adalah kewajiban bagi Deddy Mizwar untuk mendukung capres yang diajukan Demokrat.
"Demokrat masuk dan dengan membuat keputusan dan sekaligus komitmen politik atau kontrak politik di mana disebutkan di antaranya adalah Demiz juga akan mendukung capres yang diajukan Demokrat," ujarnya.
Wakil Ketua MPR ini menyatakan sebelum deklarasi, PKS tak pernah dikomunikasikan oleh Demokrat mengenai hal ini.
"Kriteria ini kami belum pernah diajak bicara karena PKS belum bicara capresnya siapa. Jadi kalau kemudian menjadi seolah-olah kami harus terikat dengan capres dan kami juga belum tahu siapa dia, itu kan jadi permasalahan lainnya," tuturnya.
Hidayat menjelaskan wajar saja jika perhitungan soal Pilpres 2019 menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun komposisi di Pilgub Jabar. Namun, lanjut dia, toh hingga saat ini Demokrat belum mengetahui siapa yang akan didukung di 2019. PKS tak ingin memberikan dukungan secara membabi-buta tanpa melihat fakta politik di lapangan.
"Sampai hari ini MK juga belum memutuskan tentang uji materi Parliamentary Threshold, apakah 20 aatau 0 persen. Keputusan ini akan membuat peta berbeda.
Kedua, dengan siapa calon. Tapi bahwa kita memerlukan mesin politik yang kuat dan bersama-sama dan teruji untuk bisa memenangkan agenda politik 2019," ujarnya.
Untuk memenuhi etika politik, lanjut Hidayat, Presiden PKS Sohibul Iman sudah menjelaskan duduk masalah ini kepada Deddy Mizwar. Dan ia mengapresiasi Deddy yang memahami keputusan PKS. Hidayat menegaskan PKS tidak pernah meninggalkan siapapun karena PKS kembali pada kebijakan awal yaitu berkoalisi dengan Gerindra.
"Karena dari awal kita kan sama Gerindra. Jadi kita kembali ke keputusan awal yang memang suda kita putuskan. Karenanya kita tidak dalam tanda kutip meninggalkan siapapun. Kita kembali ke kebijakan dasar, berkoalisi dengan Gerindra," tutupnya.
Sumber: kumparan
