Sri Mulyani Ingin Dana Haji Masuk ke Surat Utang Negara
29 Jul 2017
Permintaan ini mendapat dukungan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. "Dana haji adalah dana umat yang berencana naik haji, di mana mereka harus menunggu 7 tahun atau lebih. Dana haji dikelola secara profesional oleh lembaga dana haji supaya dana itu tidak berkurang sehingga umat bisa melaksanakan ibadah haji sesuai perencanaan," jelas Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/7/2017).
Mekanisme pengumpulan dan pengelolaan dana, diakui Sri Mulyani tergantung pada lembaga dana haji. Namun pemerintah selama ini menyiapkan instrumen investasi yang dapat dipilih untuk dana haji tersebut, seperti SUN yang di dalamnya ada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
"Mereka bisa membeli SUN atau SBSN dari pemerintah karena dianggap investasi paling aman. Jadi hubungan pemerintah dan lembaga dana haji adalah secara profesional. Mereka mengelola dana haji dari masyarakat, dan pemerintah menyediakan instrumen," terang Sri Mulyani.
Baca: PAN dan PKS Tolak Dana Haji untuk Infrastruktur
"Investasi adalah pilihan. Tapi saya tekankan dana haji adalah dana umat yang harus dikelola secara hati-hati, transparan, dan akuntabel dengan menerapkan tata kelola yang baik. Tentunya juga harus bebas dari korupsi," Sri Mulyani menambahkan.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto meminta kepada pemerintah untuk berdiskusi dengan DPR apabila ingin menggunakan dana haji untuk investasi sebelum mengambil keputusan.
"Jangan langsung ambil kesimpulan sebelum mengajak DPR dan umat bicara. Kan ada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Ormas Islam juga berkontribusi. Dana haji kan dana umat jadi harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk umat, karena masih ada pesantren, masjid madrasah yang kondisinya sangat memprihatinkan," kata Yandri.
[next]
Sebelumnya Presiden Joko Widodo menilai dana haji umat yang mencapai Rp 90 triliun sebaiknya diinvestasikan di tempat aman sehingga menguntungkan seperti pembangunan infrastruktur. Dengan demikian hasil investasi yang aman dapat mensubsidi biaya haji yang diharapkan menekan ongkos.
"Kedua, dari sisi pengelolaan keuangannya. Paling penting di sini, bagaimana uang yang ada, dana yang ada bisa dikelola diinvestasikan ke tempat yang memberikan keuntungan yang baik. Sehingga dari keuntungan itu bisa dipakai untuk mensubsidi biaya sehingga nanti bisa lebih turun terus," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, Rabu (26/7/2017).
Lebih lanjut ia menuturkan, skema pengelolaan haji seperti ini juga dilakukan oleh negara-negara lain seperti Malaysia.
"Ini yang kita lihat di negara-negara lain, misalnya untuk haji Malaysia caranya memang seperti ini. Saya kira nanti badan ini bisa melihat lah, bagaimana negara-negara lain, karena kita ini paling gede, hajinya paling banyak. Kalau pengelolaan dilakukan dengan baik saya kira ini akan memberikan keuntungan yang baik kepada siapa pun, terutama masyarakat yang mau pergi haji," ujar dia.
Sumber: liputan6
