Polda Pantau 12 Aliran Keagamaan dan 6 Ormas
27 Jul 2017
Enam Ormas yang dipantau adalah Ikatan Jamaah Ahlul Bait, Jemaah Anshori Tauhid, Hizbut Tahrir Indonesia, Serikat Islam Indonesia, Front Pembela Islam dan Wahdah Islamiyah.Satu dari enam Ormas tersebut yakniHTI bahkan sudah dibubarkan oleh pemerintah pascaterbitnya Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) Tentang Ormas.
Pengawasan yang dilakukan Polda Bengkulu dikarenakan terkait keberadaan ormas dan aliran keagamaan. Cirinya antara lain berdirinamun tidak terdaftar baik pada tingkat pusat, provinsi maupuan kabupaten/kota. Sehingga menyulitkan pendataan dan pengawasan. Kemudian banyaknya ormas yang dalam anggaran dasar organisasinya tidak menempatkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai asas organisasi. Namun menggunakan azaz lain bahkan menyebarkan ajaran dan faham yang bertentangan dengan Pancasila yang mengancam kedaulatan NKRI. Lalu dalam kegiatan cenderung melakukan tindakan yang dapat menimbulkan permusuhan terhadap agama atau golongan. Bahkan terindikasimelakukan upaya penistaan terhadap agama yang dianut di Indonesia serta mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum.
“Sudah menjadi kewajiban Polri untuk melakukan pengawasan dan pengamanan guna menciptakan situasi yang aman dan tenteram. Menyusul terbitnya Perppu Presiden mengenai ormas dan aliran anti Pancasila, Polri wajib melakukan pemantauan. Namun untuk mengatakan sebuah ormas atau aliran keagamaan anti Pancasila, tetap harus ada pembuktian,” ungkapKapolda Bengkulu, Brigjen Pol. Drs. Coki Manurung, SH, M.Hum.
lanjut ke hal. 2 →
[next]
Kapolda: HTI Bengkulu Patuhi Pemerintah
Sementara itu Coki memastikan seluruh aktivitas Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) di wilayah Bengkulu, sudah tidak ada pasca dibubarkan pemerintah. Namun pascapembubaran, Coki menegaskan polisi akan terus melakukan pengawasan terhadap kegiatan seluruh eks anggota HTI tersebut. Sekretariat HTI Provinsi Bengkulu hanya berdiri di 3 daerah. Yakni Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Mukomuko. Total pengikutnya sekitar 300 orang.“
Tanggal 21 (Juli, red) kita monitor mereka sudah menurunkan papan merek maupun umbul-umbul mereka.
Mereka dengan kesadaran sendiri mematuhi Perppu Presiden. Namun kewajiban kami untuk terus mengawasi seluruh kegiatan eks anggotanya,” ujar Coki.
Coki menambahkan, dirinya juga telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran intelijen maupun Kapolres untuk melakukan pendekatan dengan pengikut HTI. Caranya bekerjasama dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat serta pemerintah setempat.“Saya sudah instuksikan kepada seluruh intel maupun kapolres untuk berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat untuk melakukan pendekatan,” kata Coki.
Di sisi lain, Coki menegaskan, Perpputersebut berisi penegasan bahwa pencegahan anti Pancasila bukan sekadar diarahkan kepada kelompok ataupun organisasi. Orang perorangan pun bisa dijerat pidana bila menyampaikan sesuatu yang mengarah kepada anti Pancasila.
“Organisasi lain yang disebut anti Pancasila harus kita buktikan. Tapi ini bukan tertuju kepada kelompok saja. Orang perseorang juga tidak boleh anti PAncasila. Kalau ada yang ceramah atau pidato memasuki unsur anti Pancasila, rekam atau fotosaja. Masyarakat bisa menunjukkannya disertai bukti, akan kita tindak. Bisa dikirim ke aplikasi layanan pengaduan Camkoha. Dalamperppu ini ada klasifikasi pidananya. Sanksinya mulai dari teguran hingga pidana. Kalau di medsos, akan berkaitan dengan cyber crime,” pungkas Coki.
[next]
MUI Bantu Pengawasan
Terpisah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof. Dr. H. Rohimin,M.Ag menegaskan, lembaga MUI mendukung terbitnya Perppu tersebut. MUI bahkan siap membantu aparat dalam melakukan pengawasan. Pengawasan yang dimaksud Rohimin adalah pendampingan dan pembinaan.“
Kita mendukung Perppu itu dan memamahai serta mengingatkan. Namun dalam menerapkan Perppu tersebut harus ada instrumen. Trrhadap ormas yang terindikasi bertentangan dengan Pancasila, perlu pendampingan dan pembinaan.
Inilah yang kita maksud dengan pengawasan. Jadi bukan diawasi untuk dibubarkan bila ada yang menyalahi aturan. Tapi dibina dan didampingi,” terang Rohimin.Rohimin mengimbau Ormas untuk menyesuaikan dengan peraturan negara. “Terhadap ormas agar menyesuaikan ormasnya itu dengan peraturan negara.Kalau belum mendaftar ya daftarkan. Dari sisi paham agama, MUI wajib melakukan pengawasan. Dalam hal ini MUI bersama Pakem (Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat),” demikian Rohimin.
Sumber: http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2017/07/26/polda-pantau-12-aliran-keagamaan-dan-6-ormas/
